Pengertian umum Ideologi, Unsur, dan Fungsi Ideologi

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Ideaberarti melihat(idean), sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat juga diartikan suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

Secara Umum Pengertian Ideologi menurut para ahli dimana sebelumnya telah dibahas yang di rangkum dan disimpulakan bahwa pengertian Ideologi terbagi dua yakni pengertian ideologi dalam arti luas dan pengertian ideologi dalam arti sempit, Dalam pengertian ideologi arti luas adalah sebagian kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dujunjung tinggi sebagian normatif. sedangkan pengertian ideologi dalam arti sempit adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. sedangkan pengertian ideologi secara umum adalah ilmu tentang pengertian dasar atau ide, cita-cita, pandanga, atau paham yang bersifat tetap yang harus dicapai. 

Ideologi terbagi mencadi dua,yaitu ideologi Terbuka dan Ideolgi tertutp,perbedaan ideologi terbuka dan tertutup ini sangat mencolok,sehingga dapat dengan mudah dikelompokkan. Indonesia adalah negara yang menganggap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dan pancasila sebagai sumber nilai .Namun sebenarnya,Ideologi sering dipahami secara berbeda-beda.

Berikut beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh kenegaraan :

• Alfian : Menurut definisi Alfian, pengertian ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. 
• C.C. Rodee : Menurut pendapat C.C. Rodee yang menyatakan bahwa pengertian ideologi adalah sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengindentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan pelakunya. 
• Ali Syariati : Menurut Ali Syariati mengenai pendapat tentang pengertian ideologi yang mengatakan bahwa ideologi adalah sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu.

Dari hasil pendapat para ahli mengenai pengertian ideologi, yang disimpulkan bahwa pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. 

Untuk mengetahui unsur-unsur ideologi dan fungsi dari ideologi dapat dilihat dibawah ini..

A. Unsur-Unsur Ideologi

Unsur-unsur yang ada dalam ideologi seperti dibawah ini..

• Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis 
• Pedoman tentang cara hidup.
• Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok. 
• Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya. 

B. Fungsi Ideologi

Fungsi yang ada pada ideologi, antara lain sebagai berikut. 

• Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. 
• Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia
• Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak
• Bekal dan jalan bagi seseorangu untuk menemukan identitasnya. 
• Kekuatannya yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan 
• Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah-lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. 

Dimensi Ideologi

Sebuah ideologi yang telah menjdai keyakinan dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi luntur atau pudar seiring perkembangan zaman.Hal tersebut tergantung pada daya tahan Ideologi. Ideologi akan mampu bertahan menghadapi perubahan zaman,apabila mempunyai tiga dimensi,yaitu:

• Dimensi Realita - Dimensi ini menunjuk pada kemampuan ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat, di mana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita pada saat-saat awal kelahirannya
• Dimensi Idealisme - Dimensi Idealisme adalah kadar/kualitas idealisme yang terkandung di dalam iseologi atau nila-nilai dasarnya. Kualitas itu menentukan kemampuan ideologi dalam memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan yang ada dalam masyarakat untuk mempunyai dan membina kehidupan bersama secara lebih baik dan membangun suatu masa depan secara lebih cerah.
• Dimensi Fleksibilitas - Yaitu kemampuan ideologi dalam memengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Memengaruhi berarti ikut mewarnai proses pengembangan, sedangkan menyesuaikan diri berarti bahwa masyarakat berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai-nilai daasar dari ideologi sesuai dengan realita-realita baru yang muncul dan yang harus mereka hadapi.

Demikianlah artikel sederhana tentang pengertian ideologi serta unsur, dan fungsi Ideologi. semoga bermanfaat bagi kita semua. sekian dan terima kasih.

Fungsi Nilai dan Ciri-Ciri Nilai

Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik- buruk, benar-salah, patut-tidak patut, mulia-hina, maupun penting atau tidak penting.
Dalam kenyataannya orang dapat saja mengembangkan perasaannya sendiri yang mungkin saja berbeda dengan perasaan sebagian besar warga masyarakat. Kenyataan ini melahirkan adanya nilai individual, yakni nilai-nilai yang dianut oleh individu sebagai orang-perorangan yang mungkin saja selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain, tetapi dapat pula berbeda atau bahkan bertentangan. Adapun nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga masyarakat dinamakan nilai sosial.

Berikut dikemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai nilai sosial.

• Kimball Young: nilai sosial adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting.
• A.W. Green: nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek.
• Woods: nilai sosial merupakan petunjuk- petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.
• Jenis-Jenis Nilai

Notonegoro membedakan nilai menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.
Nilai material, yakni meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
Nilai vital, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas.
Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia seperti:

• nilai kebenaran, yakni yang bersumber pada akal manusia (cipta);
• nilai keindahan, yakni yang bersumber pada unsur perasaan (estetika);
• nilai moral, yakni yang bersumber pada unsur kehendak (karsa); dan
• nilai keagamaan (religiusitas), yakni nilai yang bersumber pada revelasi (wahyu) dari Tuhan.

Ciri-ciri nilai sosial
Untuk lebih mengenal mengenai nilai sosial, berikut dikemukakan beberapa ciri tentang nilai sosial yang dikemukakan oleh Huky.

• Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi di antara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan secara biologis ataupun bawaan lahir.
• Nilai sosial diimbaskan. Nilai dapat diteruskan dan diimbaskan dari satu orang atau kelompok ke orang atau kelompok lain melalui berbagai macam proses sosial seperti kontak sosial, komunikasi, interaksi, difusi, adaptasi, adopsi, akulturasi maupun asimilasi.
• Nilai dipelajari. Nilai diperoleh, dicapai dan dijadikan milik diri melalui proses belajar, yakni sosialisasi yang berlangsung sejak masa kanak-kanak dalam keluarga.
• Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang disetujui dan yang telah diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan.
• Nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak di mana terdapat konsensus sosial tentang h&rga relatif dari objek dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial secara konseptual merupakan abstraksi dari unsur-unsur nilai dan bermacam-macam objek di dalam masyarakat.
• Nilai-nilai cenderung berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk pola-pola dan sistem nilai dalam masyarakat. Dalam hal ini apabila tidak terjadi keharmonisan jalinan integral dari nilai-nilai akan timbul problema sosial dalam masyarakat.
• Sistem-sistem nilai beragam bentuknya antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sesuai dengan penilaian yang diperlihatkan oleh setiap kebudayaan terhadap bentuk-bentuk kegiatan tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda, menghasilkan sistem nilai yang berbeda pula.
• Nilai selalu memberikan pilihan dari sistem-sistem nilai yang ada, sesuai dengan tingkatan kepentingannya.
• Masing-masing nilai dapat mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap orang perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan.
• Nilai-nilai juga melibatkan emosi atau perasaan.
• Nilai-nilai dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun negatif.

Dilihat dari macam-macam nilai, fungsi nilai pun bermacam-macam dari berbagai macam atau jenis nilai tersebut. Nilai sering kita artikan sebagai angka, dimana tugas kita diberi skor dengan 89, itu juga dianggap nilai tapi bukan hanya itu nilai, ada banyak nilai di kehidupan ini , ada berbagai macam, sebelumnya pengertian nilai dan macam-macam nilai telah kami bahas. dan sekarang yang akan dibahas seperti tema diatas yakni Fungsi Nilai dan Ciri-Ciri Nilai yang dapat dilihat dibawah ini..

A. Ciri-Ciri Nilai 
Nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Merupakan bentukan masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat
2. Disebarkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan sejak lahir).
3. Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar).
4. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasaan sosial manusia.
5. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain (bersifat relatif).
6. Dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang.
7. Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat.
8. Cenderung berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk sistem nilai.

B. Fungsi Nilai
Secara Garis Besar nilai mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
1. Sebagai petunjuk arah dan pemersatu

• Tidak sulit untuk memahami bahwa seperangkat nilai sosial berfungsi sebagai petunjuk arah. Cara berpikir dan berindak anggota masyarakat umumnya diarahkan oleh nilai-nilai sosial yang berlaku.
• Nilai sosial dalam suatu masyarakat berfungsi pula sebagai pandu bagi setiap warganya dalam menentukan pilihan terhadap peranan yang akan diterima
• Nilai berfungsi sebagai pemersatu yang dapat mengumpulkan orang banyak dalam kesatuan atau kelompok tertentu.

2. Sebagai Pelindung

3. Sebagai Pendorong

Fungsi Nilai Sosial
Fungsi nilai sosial antara lain sebagai berikut.
Sebagai faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan.
Sebagai petunjuk arah: cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang peni/aran masyarakat, penentu da/am memenuhi peran sosial, dan pengumpulan orang dalam suatu kelompok sosial.
Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Nilai
mendorong, menuntun, dan kadang-kadang Nilai daPat berperanan sebagai menekan para individu untuk berbuat dan kelompok bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Nilai menimbulkan perasaan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya.
Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat.
Nilai dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat.
Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang Nilai Sosial – Pengertian, Jenis, Ciri-Ciri, Dan Fungsi Nilai Dalam Proses Sosialisasi. Semoga postingan ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan sumber literatur untuk mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.

Ciri-Ciri Demokrasi dan Prinsip Demokrasi

Demokrasi adalah Bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sering juga kita dengar slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Oleh Abraham Lincoln) yang melambangkan suatu sistem demokrasi. Kata Demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “Kratei” yang berarti pemerintah. Nah dengan demikian kita dapat mengartikan, demokrasi adalah Sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat.

Demokrasi Menurut Para Ahli :
Aristoteles, Demokrasi adalah suatu kebebasan, yang artinya kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasan, Aristoteles mengutarakan bahwa setiap warga negara itu setara dalam jumlah, yaitu satu individu, dalam demokrasi tidak ada penilaian terhadap tingginya nilai individu tersebut, setiap warga negara sama.

Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan penting dalam suatu pemerintah yang baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan oleh kepentingan mayoritas dengan berdasarkan hak yang diberikan kepada rakyat biasa.

Samuel Huntington, Demokrasi ada jika setiap pemegang kekuasaan dalam suatu negara dipilih secara umum, adil, dan jujur, para peserta boleh bersaing secara bersih, dan semua masyarakat memiliki hak setara dalam pemilihan.

Ciri-ciri demokrasi menurut Bingham Powl, Jir. yang mengkasi demokrasi secara empirik, deskriptif, insitusional dan prosedural berdasarkan political performance. Sebelumnya kami telah membahas pengertian demokrasi, jadi sebelum kita melihat ciri-ciri demokrasi mungkin ada baiknya kita memilihat pengertiannya agar pemahaman kita tentang demokrasi lebih tertata rapih, jika sudah melihat pengertian demokrasi mari kita lihat ciri-ciri demokrasi menurut Bingham Powl, Jir. yang dapat dilihat dibawah ini.

Ciri-Ciri Demokrasi menurut BINGHAM POWL, JIR,

• Legitimasi pemerintah, didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan kerakyatan, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan pemerintah merupakan kehendak rakyat. 
• Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan periode yang teratur, dan pemilih dapat memilih di antara beberapa alternatif calon. Dalam praktiknya, paling tidak terdapat dua partai politik yang mempunyai kesemaptan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna.
• Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk mendudui jabatan penting. 
• Penduduk memilih secara rahasia tanpa dipaksa.
• Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan.

Ciri-ciri demokrasi digambarkan dalam satu pemerintah didasarkan atas system demokrasi yaitu seperti berikut

• Pemerintah berdasar pada kehendak serta kebutuhan rakyat banyak.
• Ciri Kontitusional, yakni tentang kebutuhan, kehendak maupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi serta undang-undang negara.
• Ciri Perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari sebagian orang yang telah diambil oleh rakyat tersebut.
• Ciri Pemilihan umum, Yakni satu aktivitas politik yang dikerjakan untuk pilih pihak dalam pemerintahan
• Ciri Kepertaian, yakni partai jadi satu fasilitas atau media sebagai sisi proses system demokrasi
• Ciri kekuasaan, yakni ada pembagian serta pembelahan kekuasaan
• Ciri Tanggung Jawab, yakni karenanya ada tanggung jawab baik pihak yang sudah dipilih bisa turut dalam proses satu system demokrasi

Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi serta prasyarat dari berdirinya negara demokrasi sudah terakomodosi dalam konstitusi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Prinsip-rinsip demokrasi bila dilihat dari pendapat Almadudi yang di kenal dengan ” soko guru demokrasi “. Menurut Almadudui, prinsip-prinsip demokrasi yaitu seperti berikut:

• Kedaulatan rakyat
• Pemerintahan berdasar pada kesepakatan dari yang diperintah
• Kekuasaan mayoritas
• Hak-hak minoritas
• Jaminan hak asasi manusia
• Pemilihan yang bebas, adil serta jujur
• Kesamaan di depan hukum
• Proses hukum yang wajar
• Pembatasan pemerintah dengan cara konstitusional
• Pluralisme sosial, ekonomi serta politik
• Nilai-nilai toleransi, pramatisme, kerja sama, serta mufakat
• Prinsip-Prinsip Demokrasi Dengan cara Umum – Terkecuali prinsip demokrasi menurut pendapat beberapa pakar, ada banyak prinsip umum demokrasi diantaranya seperti berikut…
• Keterlibatan warga Negara tentang pembuatan ketentuan politik
• Kesamaan diatnara warga Negara,
• Tiap-tiap warga negara mempunyai kesamanaa serta kesetaraan dalam praktek politik
• Kebebasan disadari serta di terima oleh warga Negara

Sekian artikel singkat tentang ciri-ciri demokrasi.  semoga bermanfaat bagi kita semua. terima kasih.

Pengertian Umum Perjanjian Internasional

Secara Umum Pengertian Perjanjian Internasional  adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan oleh beberapa negara atau organisasi internasional yang dibuat dibawah hukum internasional. Di indonesia sendiri pengertian perjanjian internasional bervariasi seperti perjanjian internasional yang ada berada pada pemahaman indonesia yaitu perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional. Sedangkan pengertian perjanjian internasional menurut bahasa adalah hubungan kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi jika disimpulkan pengertian perjanjian internasional adalah suatu hubungan yang dilakukan terhadap beberapa negara atau lebih.
Pada hakekatnya perjanjian internasional merupakan kesepakatan atau persetujuan dimana subjek perjanjian internasional adalah segala hal subjek hukum internasional, khususnya negara dan organisasi internasional, objek dalam perjanjian internasional adalah segala hal yang menyangkut dengan kepentingan kehidupan masyarakat internasional yang dapat berupa bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dalam Konfrensi Wina 1969 yang memuat pembahasan tentang perjanjian internasional dimana komisi hukum internasional memberikan gambaran tentang pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu, dengan demikian perjanjian internasional mengatur perjanjian antarnegara selaku sebagai subjek hukum internasional.

Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Definisi Para Ahli
Dalam menjalin suatu hubungan internasional, negara yang terlibat harus membuat suatu perjanjian untuk membatasi hubungan tersebut. Dalam hal ini banyak proses yang harus dilalui untuk membuat suatu perjanjian internasional, lalu apa pengertian dari perjanjian internasional sebenarnya? Berikut adalah pengertian perjanjian internasional menurut para ahli.

a. Oppenheimer-Leuterpacht
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.

b. G. Schwarzenberger
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum internasional dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara.

c. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu.

d. Konferensi Wina 1969
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Artinya, perjanjian internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional.
Ditinjau dari segi norma yang berlaku, harusnya setiap negara yang telah melakukan perjanjian wajib mempertanggung jawabkan hasil dari perjanjian dan tidak melanggarnya.

e. Academy Of Science Of USSR
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan, atau pembatasan daripada hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

e. Menurut UU no.24 tahun 2004
Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum
KesimpulanPerjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya dan juga menghasilkan hak dan kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut.

Asas-asas hubungan internasional

• Asas Teritorial: Semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut
• Asas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun dia berada tetap terikat pada hukum negara asalnya
• Asas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnya
• Egality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakan perjanjian berkedudukan sama
• Pacta Sunt Servanda : Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya
• Receprositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif
• Courtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara
• Rebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional

Tahapan atau Prosedur Melakukan Perjanjian Internasional
Dalam melakukan perjanjian internasional yang memiliki berbagai tahapan atau prosedur. Perjanjian internasional memiliki berbagai jenis atau macam-macam tahapan atau prosedur seperti prosedur atau tahapan perjanjian internasional secara umum (klasik), sederhana (simplified), dan menurut UU No. 24 Tahun 2000. Macam-macam prosedur atau tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah sebagai berikut.
Prosedur atau Tahapan Melakukan Perjanjian Internasional secara Umum (Klasik)

• Perundingan (negotiation)
• Penandatanganan (signature)
• Persetujuan parlemen (the approval of parliament)
• Ratifikasi (ratification)

Prosedur atau Tahapan Melakukan Perjanjian Internasional secara sederhana (Simplifed)

• Perundingan (negotiation) 
• Penandatanganan (signature)

Prosedur atau Tahapan Melakukan Perjanjian Internasional menurut UU No. 24 Tahun 2000 

• Penjajakan 
• Perundingan 
• Perumusan naskah perjanjian 
• Penandatanganan (signature)
• Pengesahan naskah perjanjian (authentication of the text) 

Fungsi Perjanjian Internasional
Menurut Mohd. Burhan Tsani terhadap lingkungan kehidupan masyarakat internasional dimana perjanjian internasional memiliki fungsi. Fungsi perjanjian internasional adalah sebagai berikut... 

• Untuk memperoleh pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa
• Sebagai sumber hukum internasional 
• Merupakan sarana dalam pengembang kerja sama internasional secara damai  
• Memudahkan transaksi dan komunikasi antarnegara 

Demikian artikel singkat tentang Pengertian Perjanjian Internasional, semoga dapat bermanfaat buat bagi kita semua. sekian dan terima kasih.

Pengertian umum Ideologi Terbuka dan Tertutup serta Ciri-Cirinya

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Ideaberarti melihat(idean), sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Jadi, secara umum ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat juga diartikan suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi terbagi mencadi dua,yaitu ideologi Terbuka dan Ideolgi tertutp,perbedaan ideologi terbuka dan tertutup ini sangat mencolok,sehingga dapat dengan mudah dikelompokkan. Pengertian Ideologi Terbuka adalah nila-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya itu sendiri. Pengertian Ideologi Tertutup adalah ajaran atua pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. 

1. Pembahasan Ideologi Terbuka - Ideologi terbuka dapat juga diartikan sebagai ideologi yang tidak dimutlakkan. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dari perkembangan zaman dan dinamika yang sifatnya internal. Ideologi terbuka bersumber dari penjelasan umum 1945 yang berbunyi "... terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan, pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya".
2. Pembahasan Ideologi Tertutup - Ideologi tertutup dapat diartikan sebagai ideologi yang dimutlakkan. Ideologi tertutup merupakan. Kebenaran dari ideologi tertutup tidak dipermasalahkan dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Ideologi tertutup memiliki sifat yang dogmatis dan apriori. Arti dogmatis adalah mempercayai terhadap suatu keadaan tanpa daya yang valid. Sedangkan arti apriori adalah berprasangka terlebih dahulu terhadap suatu keadaan. Ideologi tertutup memakai pemaksaan dalam pemberlakuan yang dipatuhi setiap masyarakat yang kordinir oleh masyarakat elit atau kelompok masyarakat. hal ini berarti bersifat otoriter yang dijalankan dengan totaliter.

Ciri-Ciri Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

1. Ciri-Ciri Ideologi Terbuka

• Cita-cita hidup dalam masyarakat
• Merupakan hasil dari musyawarah dan konsensus rakyatnya 
• Nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari diri masyarakat
• Ideologi terbuka bersifat dinamis dan reformasi

2. Ciri-Ciri Ideologi Tertutup

• Bukan cita-cita yang hidup dalam diri masyarakat
• Tidak bersifat nilai atau cita-cita
• Kepercayaan dan kesetiaan yang sifatnya kaku
• Terdiri dari tuntutan konkret dan operasional secara mutlak

Dimensi Ideologi

Sebuah ideologi yang telah menjdai keyakinan dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi luntur atau pudar seiring perkembangan zaman.Hal tersebut tergantung pada daya tahan Ideologi. Ideologi akan mampu bertahan menghadapi perubahan zaman,apabila mempunyai tiga dimensi,yaitu:

1. Dimensi Realita - Dimensi ini menunjuk pada kemampuan ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat, di mana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita pada saat-saat awal kelahirannya
2. Dimensi Idealisme - Dimensi Idealisme adalah kadar/kualitas idealisme yang terkandung di dalam iseologi atau nila-nilai dasarnya. Kualitas itu menentukan kemampuan ideologi dalam memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan yang ada dalam masyarakat untuk mempunyai dan membina kehidupan bersama secara lebih baik dan membangun suatu masa depan secara lebih cerah.
3. Dimensi Fleksibilitas - Yaitu kemampuan ideologi dalam memengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Memengaruhi berarti ikut mewarnai proses pengembangan, sedangkan menyesuaikan diri berarti bahwa masyarakat berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai-nilai daasar dari ideologi sesuai dengan realita-realita baru yang muncul dan yang harus mereka hadapi.

Demikian artikel singkat mengenai pengertian umum terbuka dan tertutup serta Ciri-Ciri Ideologi Terbuka dan Tertutup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Makna Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Makna pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila dapat menyesuaikan dan diterapkan dari dinamika di Indonesia dan didunia. Tetapi tidak merubah nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Sehinga pancasila dapat digunakan dan diterapkan dalam berbagai zaman.

A. Syarat- Syarat Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka - Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai Ideologi terbuka antara lain sebagai berikut...    

• Nilai Dasar, adalah nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang tidak berubah 
• Nilai Instrumen, ialah nila-nilai dari nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis ke bentuk UUD 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya 
• Nilai Praktis, adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praktif bersifat abstrak, seperti mengormati, kerja sama, dan kerukunan. Hal ini dapat dioperasionalkan ke bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari.

B. Dimensi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka - Ideologi Pancasila memiliki 3 dimensi penting yaitu sebagai berikut... 

1. Dimensi Realitas adalah mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasika nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat

2. Dimensi Idealisme adalah idealisme yang ada dalam ideologi mampu menggugah harapan para pendukugnya 

3. Dimensi Pendukung adalah mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk memengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. 

C. Ciri-Ciri Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka - Dalam fungsinya sebagai Ideologi, pancasila menjadi dasar seluruh aktivitas bangsa Indonesia. Sehingga pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri pancasila sebagai Ideologi terbuka adalah sebagai berikut.

• Pancasila mempunyai pandangan hidup, tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. 
• Pancasila memiliki tekat dalam mengembangkan kreatifitas dan dinamis untuk mencapai tujuan nasional 
• Pengalaman sejarah bangsa Indonesia
• Terjadi atas dasar keinginan bangsa (masyarakat) Indonesia sendiri tanpa dengan campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang. 
• Isinya tidak operasional 
• Dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila 
• Menghargai pluralitas, sehingga diterima oleh semua masyarakat yang berlatakng belakang dan budaya yang berbeda. 

D. Faktor Pendorong Pemikiran Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Menurut Moerdiono bahwa terdapat faktor-faktor atau bukti yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain sebagai berikut... 

• Proses pembagunan nasional berencana, dinamika mayarakat indonesia yang berkembang sangat cepat. Sehingga tidak semua permasalahan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis.  
• Runtuhnya Ideologi tertutup, seperti marxisme-leninisme/komunisme. 
• Pengalaman sejarah politik terhadap pengaruh komunisme sangat penting, karena dari pengaruh ideologi komunisme yang bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot dan kaku. Pancasila tidak tampil sebagai pedoman, tetapi sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijaksanaan pemerintah disaat itu menjadi absolute. Akibatnya, perbedaan-perbedaan menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila. 
• Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pengertian Sistem Pers Demokrasi Liberal Secara umum (Liberal Democration Press)

Secara umum, Sistem Pers Demokrasi Liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan seutuhnya yang dijamin keberadaan dengan selaras paham liberalis. Dalam negara yang menganut paham liberal, pers dapat berkembang dengan pers sebebas-bebasnya (mutlak). Wartawan surat kabar dapat menulis berita secara bebas yang biasanya dapat berbeda dari cermin kepentingan masyarakat atau pemerintah. 

Ciri-Ciri Sistem Pers Demokrasi Liberal
Berkaitan dengan ciri-ciri yang merdeka (libertarian), Krisna harahap menjelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri sistem pers demokrasi liberal. Ciri-Ciri Sistem Pers Demokrasi Liberal adalah sebagai berikut.

• Tidak adanya batasan hukum dalam upaya pengumpulan informasi yang digunakan untuk kepentingan publikasi. 
• Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi 
• Kecaman yang dilakukan pemerintah, pejabat, atau partai politik tidak dapat dipidana
• Publikasi yang dilakukan secara bebas dari penyensoran pendahuluan 
• Wartawan memiliki otonomi profesional dalam organisasi mereka.
• Tidak ada kewajiban dalam mempublikasikan segala hal
• Publikasi kesalahan dan kebenaran dilindungi yang berkaitan mengenai opini dan keyakinan

Tugas Sistem Pers Demokrasi Liberal
Menurut Krisna Harahap tentang konsep libertarian bahwa pers mempunyai tugas-tugas. Tugas-tugas sistem pers demokrasi liberal adalah sebagai berikut.

• Menjaga hak warga negara
• Memberikan pelayanan bagi kehidupan ekonomi (iklan)
• Memberikan pelayanan bagi kehidupan politik
• Mencari keuntungan (demi kelangsungan hidupnya)
• Memberikan hiburan

Dalam Pers Liberalis dimodali oleh pemerintah dan swasta, atau dapat pula berasal dari salah satunya. Kontrol sosial benar berlaku secara bebas. Berita atau ulasan di media massa dapat berupa kritik tajam, baik itu untuk perseorangan, lembaga, maupun juga pemerintah. Dengan demikian, sistem pers liberalis, umumnya tidak mencerminkan kepentingan pemerintah negaranya. Sistem Pers Liberalis berada/ berlaku di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan yang menganut paham liberal.

Sistem Pers Indonesia
Sistem pers Indonesia memiliki kekhasan karena ideologi dan falsafah negara Indonesia yakni Pancasila dan budaya masyarakat Indonesia yang khas pula. Selanjutnya sistem pers Indonesia disebut sebagai Pers Pancasila, sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Menteri Penerangan RI pada saat itu beserta jajarannya, yang juga disepakati oleh insan pers Indonesia.

Media massa Indonesia sebagai suatu sistem, terkait dengan aspek-aspek lainnya yang tertuang dalam Keputusan Dewan Pers No. 79/XIV/1974 yang intinya mengemukakan bahwa kebebasan pers (media massa) Indonesia berlandaskan pada hal-hal:

Idiil: Pancasila
Konstitusional: Undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR.
Strategis: Garis-Garis Besar Haluan Negara
Yuridis: Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. (Masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses “pembuatan”.
Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia.
Etis: Norma-norma kode etik profesional.

Pers Indonesia memunyai kewajiban:

• Mempertahankan, membela mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen;
• Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila:
• Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
• Membina persatuan dan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator;
• Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982 Pasal 2).

Kebebasan pers Indonesia dijamin oleh Pasal 28 UUD 45 yang intinya mengemukakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian setiap warga negara memunyai hak penerbitan pers asal sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982).

Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Misalnya setiap pemberitaan atau jenis pesan komunikasi lainnya tidak boleh menyinggung “SARA” (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan masyarakat dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal lainnya yang tidak boleh dilakukan adalah menghina Kepala Negara dan menghina aparatur pemerintah yang sedang bertugas. Apabila media massa melakukan pelanggaran, maka pemimpin redaksi tersebut akan dapat diajukan ke pengadilan.

Disamping sebagai sarana untuk memberi informasi, memberi pendidikan dan hiburan, pers Indonesia juga memunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982 Pasal 3). Pers setelah reformasi mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Demikian artikel singkat tentang Sistem Pers Demokrasi Liberal (Liberal Democration Press). semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. 

Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari serta contohnya.

Peran serta warga negara Indonesia dalam upaya yang mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Pancasila tidak dapat menyentuh kehidupan nyata dan kita tidak dapat merasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari kita maka lambat laut Pancasila akan luntur , Maka dari itu perlu kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita agar Pancasila tidak akan luntur sampai kapanpun, sehingga Pancasila tidak menjadi sebuah dokumen negara yang tertulis dalam buku-buku sejarah Indonesia.
Perilaku mengamalkan Pancasila ada banyak cara. Contoh-contoh dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan perilaku sesuai dengan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering menghadapi permasalahan yang datang, begitu juga dengan masyarakat indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan pandangan hidup yang tepat untuk mempersatukan perbedaan sehingga permasalahan dapat dihadapi bersama, maka perlunya usaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. 

Contoh Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari adalah sebagai berikut :

1. Sikap Positif di Lingkungan Keluarga

Di lingkungan kehidupan keluarga, misalnya tiap anggota keluarga memiliki tekat dalam mengamalkan melalui sikap-sikap antara lain sebagai berikut..

• Berperilaku hidup sederhana 
• Menjaga kerukunan dalam keluarga
• Selalu tekun dalam beribadah
• Dapat bertenggang rasa pada kesusahaan anggota keluarga yang lain
• Selalu menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga

2. Sikap Positif di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan kehidupan masyarakat, misalnya tiap warga masyarakat bertekad dalam melakukan sikap-sikap yang mencerminkan pengalaman kita terhadap Pancasila antara lain sebagai berikut... 

• Tidak menggunakan hak milik dalam memeras orang lain
• Bergotong royong mendirikan gardu pos ronda 
• Membersihkan sampah dan menertipkan saluran pembuangan air disertai pembiayaan yang dipikul secara bersama-sama
• Mencegah pencemaran lingkungan  dan bahaya kebakaran, serta menggalakkan penghijauan
• Saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan.

3. Sikap Positif di Lingkungan Sekolah 

Di lingkungan kehidupan sekolah, misalnya tiap warga sekolah memiliki tekat mengamalkan Pancasila melalui sikap-sikap antara lain sebagai berikut...

• Rajin dalam belajar untuk meraih prestasi
• Selalu mengikuti upacara bendera dengan tertip
• Menghormati guru dan sesama teman
• Selalu disiplin dalam mematuhi tata tertip sekolah 
• Aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah

4. Sikap Positif di Lingkungan Berbangsa dan Bernegara

Di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tiap warga negara Indonesia memiliki tekat mengamalkan Pancasila dengan sikap-sikap antara lain sebagai berikut... 

• Menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Membayar pajak tepat waktu dengan sesuai peraturan yang berlaku 
• Mencintai dan membina persatuan dan kesatuan bangsa 
• Selalu memihak dan membela negara-negara yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya
• Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa dengan membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan sosial

Demikianlah artikel sederhana mengenai Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari beserta contohnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Perbedaan Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka

Ideologi terbagi atas dua jenis yaitu ideologi terbuka dan ideolog tertutup. Keduanya memiliki arti dan ciri-ciri yang berbeda yang merupakan acuan dalam mencari perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Mari kita melihat perbedaan ideologi terbuka dan tertutup dari berdasarkan definisinya. Pengertian Ideologi Tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang diterjemahkan sebagai kebenaran yang tidak diragukan, harus diterima, dan dipatuhi, Sedangkan Pengertian Ideologi Terbuka adalah nilai-nilai atau cita-cita yang digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri bukan dari paksaan luar.

Perbedaan Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup
Ideologi terbuka dan ideologi tertutup dapat dibedakan dari arti sederhana, yaitu ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideolog yang dimutlakkan. 

Untuk lebih mengetahui mengenai Perbedaan Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup mari kita mengacu ke ciri-ciri ideologi terbuka dan ciri-ciri ideologi tertutup antara lain sebagai berikut... 

Perbedaan Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka

a. Ciri-Ciri Ideologi Tertutup 

• Bukan cita-cita yang hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita dari kelompok yang digunakan sebagai dasar negara untuk mengubah masyarakat
• Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma dan berbgai segi masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut
• Bersifat totaliter, artinya mencakup/mengurusi seluruh bidang kehidupan. Sehingga ideologi tertutup melakukan gerakan intensif menguasai bidang informasi dan pendidikan sebab bidang tersebut sebagai sarana efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakat. 
• Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati
• Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut
• Isi ideologi tidak hanya sebagai nilai-nilai dan cita-cita, melainkan tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total.

b. Ciri-Ciri Ideologi Terbuka 

• Merupakan kekayaan rohani, dan budaya masyarakat (falsafath). Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan dari kesepakatan masyarakat
• Tidak diciptakan oleh Negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri; ia adalah milik seluruh rakyat, dgali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. 
• Isinya tidak langsung operasional. Sehingga, setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah serta mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka
• Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk dapat berusaha hidup untuk bertanggung jawab sesuai falsafah tersebut. 
• Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima masyarakat yang berlatar belakang, budaya dan agama yang berbeda.

Demikian artikel singkat tentang perbedaan ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Semoga. bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pengertian Umum Budaya Politik, Ciri-Ciri dan Macam Budaya Politik

Pengertian Budaya Politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil kepetusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara umum, Pengertian Budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik 

Pengertian Budaya Politik Menurut Definisi Para Ahli
Banyak sarjana ilmu politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambut yang sama. Hal ini tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut... 

• Austin Ranney: Menurut Austin Ranney, pengertian budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola oreintasi-orientasi terhadap objek-objek politik. 
• Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, Jr. : Menurutnya, pengertian budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. 
• Sidney Verba: Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekskpresif dan nilai-nilai yang menegaskansuatu situasi dimana tindakan politik dilakukan. 
• Moctar Massoed: Menurut Moctar Massoed, pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.  
• Miriam Budiardjo: Menurut Mirriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. 

Bagian-Bagian Budaya Politik - Secara umum, budaya politik terbagi dalam tiga jenis antara lain sebagai berikut

1. Budaya politik apatis (masa bodoh, pasif, dan acuh)

2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja di mobilisasi) 

3. Budaya politik partisipasif (aktif)

Macam-Macam Budaya Politik
Budaya politik dibagi dalam beberapa tipe berdasarkan dari oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik adalah sebagai berikut...
a. Budaya Politik Parokial
Pengertian Budaya Politik - Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengatakan budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik.
Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial

• Apatis 
• Lingkupnya sempit dan kecil 
• Pengetahuan politik rendah 
• Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional
• Adanya ke tidak peduli dan juga menarik diri dari kehidupan politik 
• Anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas 
• Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah
• Tidak ada peranan politik bersifat khusus 
• Warga negara tidak sering berhadap dalam sistem politik 

b. Budaya Politik Kaula/Subjek
Pengertian Budaya Politik Kaula - Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang suda relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuf pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah.
Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek

• Masyarajat menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah 
• Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah 
• Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang. 
• Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 
• Warga menaruh keadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor polirik masih rendah. 

c. Budaya Politik Partisipan
Pengertian Budaya Politik Partisipan - Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan

• Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya 
• Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya sendiri. 
• Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri. 
• Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. 

Ciri-Ciri Budaya Politik 

• Terdapat pengaturan kekuasaan 
• Perilaku dari aparat-aparat negara 
• Proses pembuatan kebijakan pemerintah 
• Adanya kegiatan partai-partai politik 
• Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah 
• Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
• Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi. 

Budaya Politik Indonesia 

Budaya politik di Indonesia merupakan perwujudan dari nilai-nilai dianut oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawassi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah.

Budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikut perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi di daerah-daerah terpencil tidak terjadi perubahan karena kurangnya pendidikan dan informasi.

Saat ini budaya politik Indonesia adalah campuran dari parokial, kaula dan partisipan karena di Indonesia terdapat ciri-ciri parokial dan ciri-ciri budaya politik partisipan.

Demikianlah artikel sederhana mengenai Pengertian Budaya Politik, Ciri-Ciri dan Macam-Macam. Sekian dan terima kasih.

Pustaka :
Muhaimin, Yahya. Collin Mc Andrew. 1995. Masalah-masalah Pembangunan politik. Yogyakarta: Gajah mada Universiyy Press.
Hartono mardjono, SH.1997. Politik Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
Lubis, M. Solly. 1993. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: mandar maju.
Magnis-suzeno, Frans. 2001. Etika Politik. Jakarta:Gramedia.
Syarbaini, Syahrial. 2009. Pendidikan Pancasila. Bogor: Ghaliia indonesia
Setiadi, Elly m. 2009. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: kencana.
Taliziduhu Ndraha, 2003. Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.

Pengertian umum Norma Kebiasaan, ciri-ciri serta contoh-contohnya

Pengertian norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dalam memberikan pedoman tingkah laku bagi para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diinginkan.
Singkatnya norma adalah kaidah atau pedoman dalam mewujudkan suatu nilai. kaidah atau aturan itu biasanya berwujud perintah dan larangan
Kebiasaan berarti sesuatu yang biasa dikerjakan Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena banyak orang menyukai dan menganggapnya penting.Secara umum, Pengertian Norma Kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan bentuk yang sama, seacara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Norma kebiasaan disebut juga dengan folkways yang merupakan macam-macam norma berdasarkan tingkatan norma sosial.  Norma kebiasaan dapat juga diartian sebagai norma yang keberadaannya dalam masyarakat dapat diterima sebagai bentuk aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan pemerintah. Umumnya kebiasaan sering disamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang telah lama ada dalam masyarakat.

Ciri-Ciri Norma Kebiasaan 

• Dilakukan secara terus menerus/berulang-ulang
• Bersifat adat istiadat
• Dilakukan secara sadar dan tujuan yang jelas 
• Mengikat walau tidak ditetapkan pemerintah. 

Contoh-Contoh Norma Kebiasaan
Untuk memahami lebih jelas norma kebiasaan, kita dapat melihat contoh-contoh norma kebiasaan seperti dibawah ini.. 

• Memberi ucapan selamat dan hadiah bagi yang berprestasi, berulang tahun atau yang sedang mengalami sesuatu yang membahagiakan, 
• Menggunakan pakaian yang bagus di waktu pesta 
• Berperilaku sopan santun 
• Menghormati yang lebih tua
• Syukuran kelahiran bayi 
• Upacara adat istiadat

Demikianlah artikel singkat mengenai Pengertian umum Norma Kebiasaan, Ciri-ciri berikut Contoh-Contohnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pengertian umum Norma Agama, Ciri-Cirinya berikut Contoh-Contohnya

Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "hadiah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti. Dibawah ini uraian lebih jauh tentang norma agama.
Secara Umum, Pengertian Norma Agama adalah peraturan atau petujunjuk hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-ajuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama bersumber dari Tuhan yang dimuat dalam kitab suci agama tertentu. Dalam norma agama diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya untuk mencapai kebahagian baik yang ada didunia maupun di akhirat nanti.
Norma agama menuntut ketaatan mutlak penganut suatu agama. Norma ini mengharuskan penganut suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan dan dilarang agama, sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah. Norma agama bagi sebagian manusia yang menyakininya dianggap sebagai norma yang paling tinggi nilainya. Selain mengatur hubungan antara manusia, norma agama juga mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa serta hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, norma ini dapat dijadikan sebagai dasar berpikir, berbuat, dan berprilaku untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan serasi.

Apabila melanggar norma agama, maka akan diberi sanksi dan hukuman yang bersifat langsung atau diakhirat nanti. Sanksi dan hukuman yang diterima didunia adalah depresi, goncangan jiwa maupun perang batin hati nurani. Sedangkan sanksi dan hukuman di akhirat adalah berupa siksaan yang tiada tandingannya, jika terdapat banyak dosa kita dari pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat melampaui dari amalam perbuatan kita didunia.
Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Pelanggaran terhadap norma agama berarti menentang perintah dan larangan Tuhan. Akibatnya, si pelanggar akan mendapat hukuman dari Tuhan di akhiran nanti.

Ciri-Ciri Norma Agama 

• Bersumber dari tuhan
• Bersifat universal atau abadi 
• Dilaksanakan akan mendapt pahala, dan jika dilanggar mendapat dosa 
• Bersifat luas dan berlaku untuk seluruh umat

Contoh-Contoh Norma Agama
Norma agama memiliki banyak contoh yang harus dipatuhi untuk tidak menerima sanksi dan hukuman-Nya. Macam-macam contoh norma agama tersebut adalah sebagai berikut..

• Rajin bersembahyang, 
• Membaca kitab suci, 
• Mendoakan orang lain 
• Tidak berbohong 
• Tidak mencuri
• Berbakti kepada orang tua

Fungsi Norma Agama
Wahai sobat abimuda sekalian,menurut Prof. Dr. H. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama membantu kita memahami beberapa fungsi agama dalam masyarakat, antara lain:

• Fungsi Edukatif (Pendidikan). Ajaran agama secara yuridis (hukum) berfungsi menyuruh/mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar pribagi penganutnya menjadi baik dan benar, dan terbiasa dengan yang baik dan yang benar menurut ajaran agama masing-masing.
• Fungsi Penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi kehidupan dunia dan akhirat.
• Fungsi Perdamaian. Melalui tuntunan agama seorang/sekelompok orang yang bersalah atau berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta dan Alloh. Tentu dia/mereka harus bertaubat dan mengubah cara hidup.
• Fungsi Kreatif. Fungsi ini menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain.
• Fungsi Sublimatif (bersifat perubahan emosi). Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus, karena untuk Alloh, itu adalah ibadah.
• Fungsi Kontrol Sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada.
• Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas. Bila fungsi ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar "Civil Society" (kehidupan masyarakat) yang memukau.
• Fungsi Pembaharuan. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru. Dengan fungsi ini seharusnya agama terus-menerus menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikianlah Artikel singkat mengenai Pengertian Norma Agama ciri-cirinya serta contoh-contohnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pengertian umum Norma Hukum, Ciri-Ciri serta Contoh-Contohnya.

Norma yang diterapkan masyarakat untuk mengatur kehidupannnya, yaitu norma hukum. Namun, terdapat perbedaan dengan norma lainnya, yakni norma hukum biasanya ditemukan dalam bentuk tertulis dan secara resmi penyusunannya diserahkan oleh lembaga berwenang dibawah naungan negara. Norma hukum cakupannya lebih luas, menaungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Berikut ini selengkapnya kami uraikan lebih jauh tentang norma hukum, disertai dengan contoh penerapannya dimasyarakat.
Secara Umum, Pengertian Norma Hukum adalah aturan sosial yang dibentuk oelh lembaga-lembaga tertentu, seperti pemerintah, sehingga sifatnya memaksa, tegas melarang atau sesuai dengan pembuat peraturan. Pelanggaran norma hukum akan mendapatkan sanksi denda atau hukuman fisik. Penataan dan sanksi pelanggaran peraturan-peraturan hukumnya bersifat heteronon yang artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar yaitu oleh kekuasaan negara.
Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara atau alat-alat perlengkapan negara, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara (seperti: polisi, jaksa dan hakim). Atau definisi lain dari Norma hukum yaitu merupakan aturan-aturan hidup yang dibuat oleh negara ataupun lembaga adat tertentu. Dengan kata lain, norma hukum ialah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.
Norma hukum sifatnya memaksa dan mengikat. Aturan-aturan yang terdapat dalam norma hukum mengikat setiap masyarakat atau orang. Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapa pun, sedangkan kata mengikat berarti berlaku untuk semua anggota masyarakat atau setiap orang.

Unsur dari norma hukum, diantaranya sebagaimana di bawah ini:

• Yang pertama, adanya aturan-aturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia.
• Yang kedua, aturan-aturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi Negara yang berwenang.
• Yang ketiga, aturan tersebut bersifat memaksa.
• Dan yang keempat, adanya sanksi yang tegas dan memaksa jika ada yang melanggar.

Ciri-Ciri Norma Hukum

• Bersumber dari lembaga resmi milik pemerintah 
• Bersifat memaksa, tegas melarang. 
• Terdapat sanksi hukuman yang berupa denda,  hukuman fisik, atau pidana. 

Contoh-Contoh Norma Hukum
Norma hukum memiliki beragam contoh berdasarkan dari kehidupan masyarakat. Macam-macam contoh norma hukum adalah sebagai berikut

• Di larang berbuat korupsi 
• Dilarang membunuh orang lain 
• Dilarang melanggar ketertiban umum 
• Dilarang berbuat teror 
• Tidak boleh menipu orang lain 
• Dilarang mengambil hak orang lain 
• Mematuhi peraturan lalu lintas 

Dan inilah pengelompokkan norma hukum
Jika dilihat dari segi hubungan yang diatur :

• Hukum publik, yaitu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara (HTN, HTUN, Hukum Pidana).
• Hukum privat, yaitu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara (hukum perdata dan juga hukum dagang).

Jika dilihat dari segi isi aturannya :

• Hukum material, yaitu merupakan hukum yang berisi aturan-aturan mengenai suatu perbuatan dan sanksinya atau konsekuensinya. Seperti contoh: KUHP, KUH Perdata.
• Hukum formal, yaitu hukum berisi aturan-aturan mengenai cara penerapan hukum material. Seperti contoh: KUHAP, KUHA Perdata.

Jika dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya :

• Hukum nasional, yaitu merupakan hukum yang berlaku dalam batas teritorial suatu negara. Seperti contohnya: Hukum tata Negara, Hukum perdata, dan yang lainnya
• Hukum internasional, yaitu hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh batas teritorial negara tertentu. Seperti contohnya: Hukum perdata Internasional.

Jika dilihat dari segi saat berlakunya :

• Hukum constitutum (hukum positif), yaitu merupakan  hukum yang berlaku sekarang atau saat ini, untuk masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum ini ada ahli hukum yang menamakannya sebagai “tata hukum”.
• Hukum constituendum, yaitu merupakan hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang.
• Hukum asasi (hukum alam), yaitu merupakan hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu serta untuk segala bangsa yang di dunia.

Demikianlah artikel sederhana mengenai Norma Hukum: Pengertian norma hukum, Ciri-Cirinya berikut Contoh-Contohnya . Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. 

Pengertian umum Norma Kesusilaan, Ciri-Ciri serta Contoh-Contohnya

Secara Umum, Pengertian Norma Kesusilaan adalah peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan mana yang dianggapnya baik dan mana yang dianggap buruk. Pelanggaran norma kesusilaan merupakan berupa sanksi pengucilan secara fisik ataupun rutin. Norma kesusilaan juga memberi kita petunjuk mengenai cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan yang ingin dilakukan, dihindari dan juga ditentang. 

Norma kesusilaan hadir dalam bentuk kesadaran hati nurani yang selalu muncul mengiringi perjalanan hidup setiap manusia. Bahkan, norma kesusilaan inilah yang membuat kita pantas disebut manusia dan membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Semua manusia ciptaan Tuhan pasti memiliki norma kesusilaan, meskipun harus diakui ada diantara kita seringkali menolak, menyangkal, melakukan perlawanan terhadap norma ini. Sebagai contoh, pernahkan Anda berbohong tentang sesuatu hal dan disaat bersamaan hati sanubari Anda menyadari bahwa apa yang Anda katakan itu tidak benar, tetapi Anda tetap saja berbohong?. Ini hanyalah satu contoh diantara banyak contoh lainnya. Uraian selanjutnya dalam artikel ini akan membawa kita lebih jauh ke pembahasan tentang norma kesusilaan.

Tujuan norma kesusilaan adalah setiap orang dalam hidup dan kehidupannya memiliki sifat kesusilaan tinggi berdassarkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk paling sempurna.

Ciri-Ciri Norma Kesusilaan 

• Bersumber dari hati nurani 
• Bersifatl lokal atau terpelihara dari masyarakat
• Sanksi berupa rasa malu 

Contoh-Contoh Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan memiliki beberapa contoh. Macam-macam contoh norma kesusilaan adalah sebagai berikut.

• Bersikap dan bertingkah laku jujur
• Tidak memfitnah orang lain 
• Menolong orang yang kesusahan
• Dilarang bersinah
• Tidak menghina orang lain
• Tidak berbuat curang atau menipu 
• Selalu berbicara jujur dan tidak berdusta

Demikianlah artikel singkat mengenai Pengertian Norma Kesusilaan, Contoh-Contoh, Ciri-Cirinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pengertian umum Norma Kesopanan, Ciri-Ciri serta Contoh-Contohnya

Secara Umum, Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut, dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu  atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian ada pula norma yang bersifat universal, yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa, dan lain-lain.
Secara Umum, Pengertian Kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. atau norma kesopanan juga dapat berarti norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan sehingga setiap anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat pelanggaran norma kesopanan adalah mendapatkan celaan, kritik dan pengucilan. 

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan disebut dengan sopan santun, tata krma atau adat istiadat. Norma kesopanan hanya berlaku khusus dan ditempat tertentu yang berlaku bagi golongan masyarakat tertentu.
Norma kesopanan merupakan pedoman mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Dalam masyarakat tertentu, kesopanan ditetapkan sebagai peraturan yang mengatur apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat.
Norma kesopanan bersifat relatif artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Akibat dari pelanggaran norma ini adalah dicela sesamanya, sanksi tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa cemoohan dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan.

Ciri-Ciri Norma Kesopanan 

• Bersumber dari pergaulan 
• Bersifat lokal atau kedaerahan 
• Sanksi berupa hinaan dari masyarakat

Contoh-Contoh Norma Kesopanan
Norma kesopanan terdiri dari beberapa contoh-contoh dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut... 

• Tidak meludah di sembarang tempat, memberi, atau menerima makanan dengan tangan kanan 
• Tidak berbicara saat makan 
• Menghormati orang yang lebih tua 
• Memakai kata-kata yang sopan dan bertingkah laku yang baik 
• Memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan tempatnya
• Membuang sampah pada tempatnya

Demikianlah artikel sederhana mengenai pengertian Norma Kesopanan, Ciri-Ciri dan Contoh-Contohnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. 

Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu.
Sedangkan kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.
Jadi, lembaga peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya.
Lembaga peradilan di Indonesia terdiri beberapa macam. Macam-macam lembaga peradilan adalah sebagai berikut :

Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia

1. Peradilan Umum (UU No.2 Tahun 1986) 

Pengadilan umum memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana spil untuk semua golonganpenduduk (warga negara dan orang asing). Pengadilan negeri memiliki kedudukan di Daerah Tingkat II atau yang setingkat. Perkara-perkara yang ada diselesaikan oleh hakim yang dibantu panitera. Dari setiap pengadilan Negeri ditempatkan Kejaksaan Negeri sebagai alat dari Pemerintah dalam menetapkan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana terhadap sipelanggara hukum. Tetapi dalam perkara perdata, Kejaksaan Negeri tidak ikut campur tangan. 

Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
1) Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

• Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
• Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

2) Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah kerja Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi itu. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

• Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.
• Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.
• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
• Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga supaya peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya.

2. Pengadilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)

Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang terjadi bagi umat Islam, yang biasanya berkaitan dengan nikah, nafkah, waris, rujuk, talak (perceraian) dan lain-lain. Dalam hal tersebut, dianggap perlu dalam keputusan Pengadilan Agama yang dinyatakan dapat berlaku di Pengadilan Negeri. 

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
1) Pengadilan Agama
Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui undangundang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan; warisan, wasiat, hibah; wakaf dan shadaqah; serta ekonomi syariah. Wewenang peradilan agama sebagai berikut:

• Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang di bidang perkawinan, hak waris, wasiat, hibah yang berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan shadaqah.
• Bidang-bidang perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
• Bidang kewarisan, yaitu penentuan seseorang untuk menjadi hak waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian hak waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan itu.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

2) Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi
dengan wilayah kerja meliputi daerah provinsi tersebut. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

• Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding.
• Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar-Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.

3. Pengadilan Militer (UU No. 5 Tahun 1950) 

Pengadilan Militer khusus mengadili dengan bagian pidana, terutama bagi 

• Anggota TNI dan Polri
• Seorang yang dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan Polri menurut undang-undang. 
• Tidak termasuk a sampai c tetapi berdasarkan Menhankam pada ketetapan persetuan Menteri Kehakiman yang harus diadili oleh Pengadilan Militer
• Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan Polri berdasarkan undang-undang.

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur. Wewenang Pengadilan Militer sebagai berikut:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
2. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam suatu putusan.

Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur sebagai berikut :

1) Pengadilan Militer

Tugas Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah. Dalam hal memeriksadan memutus perkara pidana pada tingkat pertama makasusunan persidangan pada Pengadilan Militer terdiri atas seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dihadiri olehseorang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu seorangpanitera. Dalam persidangan Pengadilan Militer hakim ketua paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat kapten.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Susunan perangkat persidangan dalam Pengadilan Militer Tinggi sama dengan Pengadilan Militer. Perbedaan susunan pejabat terjadi jika memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Dalam hal ini susunannya meliputi satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan dibantu seorang panitera. Pangkat hakim ketua dalam lembaga ini paling rendah adalah kolonel dan hakim anggotanya yang paling rendah adalah letnan kolonel. Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi sebagai berikut :

• Memeriksa dan memutuskan perkara di tingkat pertama, perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas, serta menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
• Memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
• Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Militer dalam wilayah hukumnya.

3) Pengadilan Militer Utama

Kewenangan lembaga peradilan ini adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

4) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksadan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Susunan perangkat pengadilannya sama dengan Pengadilan Militer. Kewenangan Pengadilan MiliterPertempuran adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran. Dengan begitu, Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di daerah pertempuran.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) 

Pengadilan tata usaha negara masih relatif baru yang terbukti dari keberadaannya menurut UU No. 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan yang berwenang dalam memeriksa dan memutuskan semua persengketaan tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan ketetapan yang tertulis yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Masalah-masalah yang terjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain sebagai berikut...

• Bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin
• Bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk,agraria, dan sebagainya 
• Bidang Function Publique, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau yang kedudukan seseorang seperti pemecatan, kepegawaian, pemberhentian hubungan kerja dan sebagainya. 
• Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur hukum (seperti yang diatur dalam KUHP) yang berkaitan dalam praperadilan dan sebagainya. 

5. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah terjadi perubahan atau amendemen UUD 1945 yang keempat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh hakim konstitusi berjumlah sembilan orang hakim. Hakim konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan hakim konstitusi ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun.
Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dipegang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. untuk periode 2008–2011. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan partai politik dan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

6. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota yang berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketuayang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Tugas dari Komisi Yudisial sebagai berikut:
1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Tugas itu dilakukan dengan cara berikut:

• Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
• Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
• Menetapkan calon hakim agung.

2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan tugas itu, Komisi Yudisial melakukan hal-hal sebagai berikut:

• Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
• Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
• Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tembusannya disampaikan kepada presiden dan DPR. Mengidentifikasi Alat Kelengkapan Lembaga Peradilan.

Demikianlah Artikel Sederhana mengenai Macam-Macam Lembaga Peradilan yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Referensi :
Listyarti, Retno.2006. KTSP. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta : Erlangga. Hal : 44-45